Implementasi Life Skill Education dalam Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah

BAB I
PENDAHULUAN


1.1 LATAR BELAKANG
Program percepatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di provinsi Jawa Barat dapat dikatakan sebagai suatu kejutan yang tidak terduga. Betapa tidak, sejak dicanangkan pada tanggal 2 Mei 1994 di Yogyakarta, program tersebut mempunyai target penuntasan dalam jangka waktu 15 tahun. Artinya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun harus tuntas tahun 2008, namun sekarang dengan program percepatan dipercepat 5 tahun lebih awal dan harus tuntas sekitar tahun 2003/2004.
Argumentasi yang mendasari statement tersebut adalah target waktu 15 tahun dipandang tidak mendukung terhadap visi Jawa Barat, selain itu karena diberlakukannya pasar bebas Asian Free Trade Area (AFTA) pada tahun 2003. Dengan argumen tersebut dan argumen lainnya, diharapkan pencanangan Program percepatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di provinsi Jawa Barat dapat mendongkrak Angka Partisipasi Murni (APM) yang sekaligus akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan essensi dasar pemenuhan hak-hak dasar masyarakat untuk memperoleh pendidikan.
Namun demikian, kita tetap harus memperhitungkan dan mengantisipasi dampak dari kelebihan dan kekurangan program tersebut. Untuk kelebihan tak jadi persoalan namun untuk kelemahan perlu jalan pemecahannya. Salah satu dampak percepatan yang perlu diantisipasi adalah biasnya hasil pendidikan akibat program percepatan, artinya faktor kualitas tidak menjadi perhatian hanya dari segi kuantitas saja dengan syarat asal anak tuntas selesai menempuh pendidikan dasar 9 tahun, tidak menjadi persoalan dan pemikiran bagaimana tindakan selanjutnya.
Secara tujuan institusi peserta didik yang telah menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun diharapkan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan bukan untuk siap memasuki kehidupan dan lapangan kerja karena faktor usia. Kenyataan yang ada ternyata tidak semua peserta didik yang telah menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena berbagai hal. Keadaan tersebut lebih diperburuk lagi dengan keadaan kualitas pendidikan peserta didik yang tidak dibekali dengan sungguh-sungguh kecakapan untuk hidup, dengan alasan bukan mempersiapkan peserta didik untuk langsung terjun ke dunia pasar kerja.
Kecakapan hidup merupakan hal yang perlu untuk diberikan dengan sepenuh hati sebagai antisipasi agar pendidikan lebih bermakna walaupun tujuannya bukan mempersiapkan peserta didik untuk siap terjun ke pasar dunia kerja. Kebermaknaan sekolah dapat dilihat dan dipandang dari alasan keberadaan sekolah sebagai institusi masyarakat. Artinya untuk apa adanya sekolah tersebut, kalau tidak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka menjadi hal yang tidak bermakna apabila sekolah tidak dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat.
Kinerja peranan sekolah terhadap pemenuhan tuntutan kebutuhan masyarakat sangat diperlukan sekali. Atas dasar itu pemerintah proaktif dengan kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan yang diterapkan disekolah yang intinya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman.
Essensi dari penerapan kebijakan tersebut adalah untuk peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggungjawab dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. Sedangkan tercapai atau tidaknya suatu kebijakan yang digulirkan tergantung dari pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan ( stake holders ) pada kebijakan tersebut.
Salah satu kebijakan pendidikan yang digulirkan adalah kebijakan otonomi sekolah. Sekolah sebagai institusi pendidikan diberikan peranan yang dinamis yang tentunya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Otonomi sekolah merupakan salah satu implementasi kebijakan dari Undang-undang Sistem pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Pengelolaan otonomi sekolah dikenal dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), seiring dengan itu kurikulum-pun mengalami pembaharuan dan penyempurnaan, yaitu Kurikulum 2004 yang dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).
Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut artinya ada pengakuan bahwa pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi yang keberadaannya sangat penting dan diperhitungkan sebab menentukan terhadap kemajuan bangsa dengan kata lain pendidikan adalah kunci perubahan.
Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi dan dipandang penting karena merupakan kunci perubahan namun dalam kenyataannya banyak permasalahan yang menghambat terhadap terwujudnya investasi tersebut.
Atas dasar itu, karya tulis ini bermaksud mengangkat implementasi life skills education dalam kebijakan manajemen berbasis sekolah yang diharapkan dapat memecahkan permasalahan pendidikan.

1.2 IDENTIFIKASI, PEMBATASAN, RUMUSAN MASALAH
1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dikatakan bahwa masalah utama yang dihadapi dunia pendidikan dewasa ini secara khususnya adalah kenyataan bahwa tidak semua peserta didik lulusan Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) yang telah menempuh wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, pembekalan kecakapan khusus untuk memenuhi tuntutan hidup ( life skills ) dan tuntutan kebutuhan masyarakat di antaranya untuk memasuki dunia kerja belum sepenuh hati.
Hal tersebut mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang tersedia, handal, berkualitas dan mempunyai standar merupakan suatu keharusan yang tak dapat ditawar lagi untuk untuk mengimbangi kemajuan dan perkembangan jaman.
Kebijakan Pemerintah dan Departemen Pendidikan Nasional melalui Kurikulum Berbasis Kompetensi ( KBK ) dan manajemen Berbasis Sekolah ( MBS ) merupakan salah satu kebijakan untuk menjawab tuntutan kemajuan dan perkembangan jaman sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
Perlu kiat-kiat tertentu atau suatu cara agar kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan tujuan tercapai salah satu upaya memecahkan permasalahan ketidaksiapan sumber daya manusia yaitu peserta didik lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi perlu diantisipasi dan diberi atau dibekali keterampilan atau kecakapan hidup melalui life skill education.
1.2.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dimaksudkan untuk lebih mempertajam pokok permasalahan, mengingat banyak faktor yang mempengaruhi terhadap permasalahan tersebut. Permasalahan pada karya tulis ini adalah implementasi life skill education dalam kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS ).
Untuk menghindari terlalu luasnya permasalahan, maka pada karya tulis ini perlu pembatasan masalah. Pembatasan masalah pada karya tulis ini adalah sebagai berikut :
1. Kurikulum berbasis kompetensi adalah suatu perangkat kurikulum yang dibuat oleh Departemen Pendidikan Nasional yang menitik beratkan pada kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik.
2. Manajemen berbasis sekolah adalah program desentralisasi bidang pendidikan, yang ditandai adanya otonomi luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi dan dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional.
3. Permasalahan pokok pada karya tulis ini adalah implementasi life skill education dalam kebijakan manajemen berbasis sekolah.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka rumusan masalahnya adalah :
Bagaimanakah implementasi life skill education dalam kebijakan manajemen berbasis sekolah?

1.3 TUJUAN
Tujuan kegiatan berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas adalah sebagai berikut :
Menyadari perlunya implementasi life skill education dalam kebijakan manajemen berbasis sekolah.

BAB II
TINJAUAN TEORITIS

2.1. KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI ( KBK )
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu ( Depdiknas, 2003 : 9 ). Kurikulum 2004 yang merupakan pembaharuan dan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya diberi nama Kurikulum Berbasis Kompetensi.
Kurikulum Berbasis Kompetensi ( KBK ) mempunyai pengertian sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan ( kompetensi ) tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu ( E. Mulyasa, 2002 : 39 ).
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) mempunyai niali-nilai kelebihan tertentu dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, diantaranya mempunyai nilai inovasi kurikulum apabila dilihat dari karakteristiknya sebab mempunyai ciri-ciri kebersengajaan ( deliberate ), kebaruan ( novel ), kekhususan ( specifik ), dan relevan dengan tujuan sistem ( direction to goal attainment ) ( Miles dalam Asep Tapip Yani, 2003 : 20 ). Selain itu menurut Roger dalam Asep Tapip Yani ( 2003 : 20 ) “ Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) mempunyai karakteristik keberterimaan ( acceptability ), yang di dalamnya terkandung ukuran-ukuran lain yakni : manfaat relatif ( relative advantage ), kesesuaian ( compatibility ), kompleksitas ( complekxity ) triabilitas ( triability ), dan observabilitas ( observability ).” Sehingga melalui Kurikulum Berbasis Kompetensi ( KBK ) diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik, agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab dengan arti lain peserta didik diarahkan untuk memperoleh kompetensi-kompetensi tertentu.
Menurut Warya Zakarlya ( 2003 : 20 ) “ Kompetensi-kompetensi dasar pada kurikulum tersebut esensinya berorientasikan pada kecakapan hidup atau life skill.” Diharapkan bahwa peserta didik begitu lepas dari kegiatan pendidikan mempunyai suatu kemampuan-kemampuan dasar untuk hidup dalam kehidupannya di masyarakat. Kemampuan-kemampuan dasar untuk hidup tersebut disebut juga dengan pendidikan keterampilan untuk menempuh hidup ( Life Skill Education ) dimana didalamnya terdiri atas keterampilan perjalanan hidup, penemuan jati diri, bermasyarakat, pemeliharaan lingkungan, memperoleh pekerjaan ( Ahmad Riyanto, 2002 : 6 ).
Kompetensi dasar yang ada pada Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran tertentu yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan.
Dalam pelaksanaannya Kurikulum Berbasis Kompetensi ( KBK ) memberikan keleluasaan pada pihak sekolah untuk melaksanakannya sesuai dengan kemampuan dan potensi sekolah yang ada, kebutuhan dan kemampuan peserta didik, serta kebutuhan masyarakat di sekitar sekolah. Walaupun demikian ada standar-standar tertentu yang tak dapat ditinggalkan oleh pihak sekolah untuk standarisasinya.

2.2. MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH ( MBS )
Manajemen Berbasis Sekolah merupakan sebuah model inovasi pendidikan yang menempatkan kewenangan pengelolaan sekolah dalam satu keutuhan entitas sistem dimana di dalamnya terkandung makna adanya desentralisasi kewenangan ( otonomi sekolah ) yang diberikan kepada pihak sekolah untuk membuat kebijakan sekolah berdasarkan pengambilan keputusan dari seluruh unsur yang berkepentingan ( stkaeholders ) terhadap sekolah atau dikenal sebagai shared decision making.
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan konsep yang timbul akibat pergeseran paradigma pendidikan, yaitu pergeseran dari bureaucracy base management ke school and community base management.
Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menurut Dadi Permadi ( 2001 : 19 ) merupakan : “ Bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi bidang pendidikan, yang ditandai adanya otonomi luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi dan dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional.” Sedangkan menurut Iim Wasliman (1991 : 3 ) “Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS ) merupakan konsep gagasan keleluasaan sekolah dalam menata kualitas sesuai dengan prioritas kebutuhan lingkungannya.”
Konsep-konsep tersebut essensinya memberikan dan menawarkan solusi upaya-upaya yang dapat dilakukan dari bawah ( bottom-up ) dari sekolah atau masyarakat jadi upaya yang dilakukan tersebut bukan atas intruksi dari atas tapi muncul atas dorongan dan kemauan dan kemampuan sendiri untuk mengelola potensi dan kemampuan sekolah tersebut dalam usaha meningkatankan mutu dan kualitas sekolah dan tentunya juga mutu dan kualitas lulusan sekolah.
Berdasarkan pengertian tersebut Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS ) adalah suatu konsep desentralisasi bidang pendidikan yang ditandai dengan adanya otonomi yang luas di tingkat sekolah, mengacu pada koridor dan kerangka kebijakan nasional.
Atas dasar konsep tersebut diharapkan dapat melahirkan sikap kepemilikan ( ownership ) dan kebanggaan ( pride ) dari para stakeholders terhadap sekolah. Kondisi ini sangat penting sebab sikap kepemilikan dan kebanggaan ini akan mendukung pengembangan sekolah selanjutnya. Selain itu sekolah dapat lebih leluasa mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk mengarahkan pada skala prioritas sesuai kebutuhan masyarakat.
Implikasinya karena seluruh aspek dilibatkan maka masyarakatpun diharapkan berpartisipasi dalam pengelolaan sekolah dan memahami program sekolah dan dapat turut serta mengontrol pelaksanaannya. Dengan arti lain sekolah sebagai pusat perubahan dan pusat pendidikan serta budaya ( center of change ) sesuai dengan Wawasan Wiyatamandala keberadaannya harus bertumpu dan dimiliki oleh masyarakat yang menggunakan jasa pendidikan ( customer ) dan sekolah sebagai penyedia layanan jasa ( service provider ). Apabila hal itu terjadi, maka akan muncul kualitas kontrol terhadap kinerja sekolah dan sekolah mau tidak mau harus dapat memberikan jaminan mutu ( quality assurance ) untuk memenuhi kepuasan pelanggannya ( customer satisfication ).

2.3. LIFE SKILLS EDUCATION
Life Skills Educational mempunyai pengertian secara umum sebagai pendidikan keterampilan untuk menempuh kehidupan. Pengertian secara lebih khusus adalah pendidikan yang bernuansakan atau berwawasan keterampilan yang diharapkan nantinya peserta didik mempunyai keterampilan untuk menempuh perjalanan hidup atau menjalani kehidupan. Secara garis besarnya Life Skills Education merupakan salah satu fokus analisis dalam pengembangan kurikulum pendidikan sekolah yang menekankan pada kecakapan atau keterampilan hidup atau bekerja ( Djam’an Satori, 2002 : 27 ).
Life Skills Educational harus diimplementasikan pada peserta didik melalui kegiatan pendidikan baik itu melalui pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan informal dalam keluarga dan masyarakat. Dalam Life Skills Educational ada empat jenis komponen keterampilan, yaitu personal skills education, social skills education, environment skills education, dan vocational/occupational skill education ( Ahmad Riyanto, 2002 : 7 ).
Personal skills education yaitu pendidikan keterampilan mengembangkan kemampuan yang berhubungan dengan aktualisasi diri. Social skills education merupakan pendidikan keterampilan yang berhubungan dengan sesama atau sosial. Environment skills education yaitu pendidikan keterampilan yang berhubungan dengan lingkungan. Vocational/occupational skill education adalah pendidikan keterampilan yang berhubungan dengan kemampuan penguasaan jenis pekerjaan.
Life Skills Educational memiliki makna yang lebih luas dari employability skills dan vocational skills. Keduanya merupakan bagian dari program Life Skills Educational ( Djam’an Satori, 2002 : 27 ).
Life Skills Educational atau pendidikan keterampilan hidup mengacu pada berbagai ragam atau macam kemampuan yang diperlukan oleh seseorang untuk menempuh kehidupannya dengan berhasil, bahagia, dan bermartabat di masyarakat. Employability skills mengacu pada serangkaian keterampilan yang mendukung pada seseorang untuk melaksanakan tugas pekerjaannya dengan berhasil.
Employability skills mempunyai tiga komponen yang terdiri dari keterampilan dasar, keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan karakter serta keterampilan afektif. Vocational skills merupakan penguasaan keterampilan khusus untuk melakukan suatu pekerjaan yang disebut dengan specific occupational skills.
Keterkaitan antara life skills, employability skills, vocational skills dan specific occupational skills dapat digambarkan sebagai berikut :







Gambar 1 : Model Hubungan Antara Life Skills, Employability Skills, Vocational Skills, dan Specific Occupational Skills ( Djam’an Satori, 2002 : 29 ).

Berdasarkan model hubungan tersebut diharapkan bahwa pengembangan life skills dalam kegiatan pendidikan lebih diarahkan pada penguasaan specific occupational skills. Kegiatan tersebut merupakan elaborasi yang dengan sendirinya dijiwai oleh pemaknaan life skills, employability skills, vocational skills.


BAB III
PEMBAHASAN
3.1 GAMBARAN RUANG LINGKUP
Kurikulum yang dimplementasikan mulai tahun 2004 menggunakan pendekatan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang dibakukan dan cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah, hanya yang penting kompetensi perlu dicapai secara tuntas ( belajar tuntas ).
Essensi dari Kurikulum Berbasis Kompetensi ( KBK ) adalah mengubah suatu paradigma pendidikan yang diorientasikan pada kompetensi dan life skill. Pergeseran paradigma ini terjadi karena untuk mengimbangi tuntutan kebutuhan, akibat kemajuan dan perkembangan jaman. Hal yang terjadi dewasa ini, kualitas pendidikan secara kumulatif mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan di negara lain.
Pergeseran paradigma kurikulum pendidikan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kondisi faktual yang ada. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) mempunyai nilai inovasi kurikulum karena mempunyai karakteristik dan ciri-ciri kebersengajaan ( deliberate ), kebaruan ( novel ), kekhususan (specifik), dan relevan dengan tujuan sistem ( direction to goal attainment ) ( Miles dalam Asep Tapip Yani, 2003 : 20 ).
Atas dasar itu, diharapkan mendapatkan hasil pendidikan lebih baik mengenai sumber daya manusia. Hal tersebut didasari bahwa Kurikulum Berbasis Kompetensi ( KBK ) memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum tersebut mencakup sejumlah kompetensi, dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapainnya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan.
Kegiatan pembelajaran diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai sekurang-kurangnya tingkat kompetensi minimal, agar mereka dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan konsepsi belajar tuntas dan pengembangan bakat, setiap peserta didik harus diberi kesempatan untuk mencapai tujuan dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing.
Selain itu, implementasinya berorientasikan pada life skill atau kecakapan hidup yang dapat diartikan sebagai suatu kemampuan keterampilan yang ada pada diri seseorang untuk menempuh perjalanan hidup atau menjalani kehidupan.
Life skills dalam konteks kepemilikikan specific occupational skills sesungguhnya diperlukan setiap orang. Artinya pengembangan program life skills sepatutnya menyatu dengan program pendidikan di sekolah. Dengan demikian, dalam konsep pendidikan di sekolah, semua anak yang dinyatakan telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu sepatutnya memiliki life skills.
Life Skills Education harus dibekalkan kepada peserta didik, baik melalui pendidikan formal,non formal, dan informal. Keempat jenis pendidikan keterampilan tersebut adalah personal skills educational, social skills education, environment skills education, dan vacational/occupational skills education.
Personal skills educational meliputi :
a. Self awareness skills
- Kesadaran sebagai makhluk Tuhan
- Kesadaran akan eksistensi diri
- Kesadaran akan potensi diri
b. Thinking skills
- Kecakapan menggali informasi
- Kecakapan mengolah informasi
- Kecakapan mengambil keputusan
- Kecakapan memecahkan masalah
Social skills education meliputi :
a. Kecakapan komunikasi lisan
b. Kecakapan komunikasi tertulis
c. Kecakapan bekerjasama
Environment/Academic skills eduacation meliputi :
a. Kecakapan mengidentifikasi variabel
b. Kecakapan menghubungkan variabel
c. Kecakapan merumuskan hipotesis
d. Kecakapan melaksanakan penelitian
Vacational/occupational skills education meliputi :
a. Kecakapan kejuruan
b. Kecakapan bidang pekerjaan tertentu
Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi ( KBK ) di sekolah sangat erat kaitannya dengan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional mengenai pelaksanaan Scholl Based Management ( SBM ), Community Based Education ( CBE ) dan Broad Basic Education ( BBE ) dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu pendidikan.
Scholl-Based Management ( SBM ), merupakan gagasan yang menempatkan kewenangan pengelolaan sekolah sebagai satu entitas sistem. Dalam hal ini pihak yang berkepentingan stakeholders dianggap memiliki kapasitas untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi sekolah dalam upaya mengembangkan program-program sekolah yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi sekolah.
Community-Based Education ( CBE ), merupakan gagasan yang menempatkan orientasi penyelenggaraan pendidikan pada lingkungan kontekstual ( ciri, kondisi, dan kebutuhan masyarakat ) dimana kelembagaan pendidikan itu berada. Orientasi pengembangan program sekolah hendaknya merefleksikan ciri, sifat, dan kebutuhan masyarakat..
Broad-Basic Education ( BBE ) , merupakan gagasan pendidikan berbasis masyarakat luas, yaitu kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang diperuntukan bagi kepentingan lapisan masyarakat terbesar. Sifat dasar yang menonjol dari lapisan masyarakat terbesar adalah pendidikan yang menekankan kecakapan atau keterampilan hidup atau bekerja. Secara teknis filosofis orientasi pendidikan pada life skills.
Ketiga gagasan tersebut mengarah pada satu titik temu yaitu bagaimana menyelenggarakan pendidikan di sekolah yang dapat memenuhi sebagian besar masyarakat pengguna, dengan memperhatikan ciri, sifat, dan kebutuhan masyarakat, sementara pengelola sekolah mampu mengakomodasi kepentingan tersebut dengan cara melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sekolah, yang direfleksikan dalam visi, misi dan strategi. Dalam kondisi itu di samping tetap melayani program-program akademiknya, sekolah harus mampu pula menyediakan paket atau program pembelajaran yang dapat memberikan jaminan kepemilikan life skills yang diorientasikan pada penguasaan occupational skills. Keterkaitan konsep tersebut dengan posisi pengembangan life skills dapat digambarkan sebagai berikut:









Gambar 2 : Posisi Pengembangan Life Skills dalam pengembangan gagasan School-Based Management, Community-Based Education, dan Broad-Based Education ( Djam’an Satori, 2002 : 31 ).

3.2 PENERAPAN DAN PEMECAHAN MASALAH
Melalui kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah, pihak sekolah diberi otonomi yang luas agar dapat mengakomodasikan potensi yang dimiliki sekolah untuk mengatasi atau memenuhi tantangan dan kebutuhan yang diperlukan oleh peserta didik masyarakat dan lingkungannya.
Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional implementasi life skills education dalam kebijakan manajemen berbasis sekolah merupakan penerapan sebagai upaya terhadap pemecahan masalah.
Banyak faktor fungsi yang menentukan dalam upaya implementasi life skills education di sekolah, seperti :
a. Proses Belajar mengajar
Dalam kegiatan proses belajar mengajar diharapkan dapat menggunakan metode, pendekatan, model secara benar dan bervariatif. Kegiatan tersebut akan bermakna apabila terjadi interaktif antara peserta didik, guru secara aktif dan harmonis. Kegiatan dapat terlaksana apabila didukung dengan perencanaan mengajar yang siap dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
b. Ketenagaan
Faktor fungsi ketenagaan-pun sangat menentukan, perlu kiranya ada analisis kebutuhan akan ketenagaan, ketenagaan akan sia-sia apabila tidak sesuai dengan kualifikasi atau sesuai namun tidak mempunyai kompetensi mengajar dan mendidik apalagi bila tenaga yang dibutuhkan sangat kurang jelas akan menggangu terhadap jalannya implementasi tersebut.
c. Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang harus ada walaupun dapat mempergunakan yang ada atau lingkungan sekitar. Namun keberadaan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan adanya sehingga menciptakan siatuasi yang nyaman, indah sejuk dan kondusif terhadap kegiatan sekolah.
d. Pembiayaan
Biaya yang memadai akan membuat segala urusan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan apabila pembiayaan tersebut sesuai dengan proporsinya. Perlu pemikiran yang brilian untuk mendapatkan pembiayaan agar kegiatan dapat berlangsung tanpa memberatkan suatu pihak.


3.3 ANALISIS PENERAPAN DAN PEMECAHAN MASALAH
Analisis penerapan dan pemecahan masalah implementasi life skills education dalam kebijakan manajemen berbasis sekolah dengan menggunakan analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) dilakukan dengan maksud untuk mengetahui tingkat kesiapan setiap fungsi dari keseluruhan fungsi sekolah yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Fungsi yang memadai minimal memenuhi ukuran kesiapan yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Fungsi yang memadai tersebut dinyatakan sebagai kekuatan, untuk faktor internal dan peluang, untuk faktor eksternal. Sedang fungsi yang tidak memadai atau tidak siap, dinyatakan sebagai kelemahan, untuk faktor internal, dan ancaman, untuk faktor eksternal. Kelemahan maupun ancaman, tersebut disebut permasalahan.
Tantangan dalam kasus ini adalah implementasi life skills education dalam kebijakan manajemen berbasis sekolah dilaksanakan secara menyeluruh.
Sasarannya meningkatkan implementasi life skills education dalam kebijakan manajemen berbasis sekolah.
Fungsi-fungsi yang diperlakukan untuk mencapai sasaran adalah fungsi proses beljar mengajar dan fungsi ketenagaan. Analisisnya :
Fungsi/Faktor Kriteria kesiapan Kondisi yang ada Tingkat kesiapan
Siap Tidak
A. Proses Belajar Mengajar
1. Internal
a. Metode mengajar yang digunakan
b. Interaksi guru dan siswa
c. Perencanaan mengajar
d. Pelaksanaan mengajar
e. Hubungan guru dan siswa
2. Eksternal
a. Lingkungan fisik
b. Lingkungan sosial
B. Ketenagaan
1. Internal
a. Analisis kebutuhan
b. Jumlah guru
c. Kualifikasi guru
d. Kompetensi guru
2. Eksternal
a. Pelatihan
b. Pendidikan

- Bervariasi

- Tinggi

- Lengkap

- Efektif
- Akrab


- Tertib
- Nyaman


- Ada
- Lengkap
- Sesuai
- Sesuai

- Ada
- Ada

- Bervariasi

- Rendah

- Kurang lengkap

- Tidak efektif
- Tidak akrab


- Tidak tertib
- Tidak nyaman


- Ada
- Tidak lengkap
- Tidak sesuai
- Tidak sesuai

- Jarang
- Ada














































Berdasarkan analisis ternyata masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan dilengkapi serta itikad, kesadaran, dan partisipasi kebersamaan semua pihak yang mempunyai kepentingan terhadap pendidikan untuk mewujudkan implementasi life skills education.
Hal tersebut benar adanya secara empiris dan menjadi hal yang dilematis karena faktor kebiasaan dan sumber daya manusia. Faktor tersebut dihubungkan dengan peserta didik lulusan SMP yang tidak melanjutkan jelaslah sudah lulusan tersebut tidak mempunyai kemampuan atau keterampilan atau kecakapan hidup sebagai bekal dalam menempuh kehidupannya sebab pendidikan dasar ini tidak dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja tapi diorientasikan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi.
Salah satu alternatif pemecahan masalah adalah perlu tekad dan kesungguhan hati dari para stakeholder dalam mewujudkan implementasi life skills education apalagi sudah diberlakukannya manajemen berbasis sekolah.


BAB IV
SIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. SIMPULAN
Kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi ( KBK ) essensinya diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik, agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab dengan arti lain peserta didik diarahkan untuk memperoleh kompetensi-kompetensi tertentu. Kompetensi-kompetensi dasar pada kurikulum tersebut berorientasikan pada kecakapan hidup atau life skill.”
Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi ( KBK ) memberikan keleluasaan pada pihak sekolah dalam implementasinya sesuai dengan kemampuan dan potensi sekolah yang ada, kebutuhan dan kemampuan peserta didik, serta kebutuhan masyarakat di sekitar sekolah. Pelaksanaan tersebut dilaksanakan dalam kerangka kebijakan Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi bidang pendidikan, yang ditandai adanya otonomi luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi. Konsep gagasan keleluasaan sekolah dalam menata kualitas sesuai dengan prioritas kebutuhan lingkungannya.
Sebagai institusi pendidikan sekolah sewajarnya memiliki kapasitas sebagai a place for better learning dengan arti bahwa sekolah dirancang untuk menyelenggarakan pendidikan dengan spesifikasi persyaratan yang mengikat. Maka akuntabilitas sekolah perlu dikaitkan dengan kepentingan bagaimana menyelenggarakan program pendidikan yang ditawarkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna. Selain sebagai lembaga akademik juga dapat memberikan jaminan kepemilikan life skills yang diorientasikan pada penguasaan specific occupational skills.


4.2. REKOMENDASI
Implementasi life skills educational dalam kebijakan manajemen berbasis sekolah menuntut keberanian yang benar dan baik dalam pengejawantahannya. Artinya selain didukung oleh kebijakan makro dari pemerintah pusat, kemudian kebijakan messo antar intansi terkait, kebijakan mikro di tingkat satuan dituntut untuk reaktif, aktif, dan inovatif.
Kebijakan implementasi life skills educational dalam manajemen berbasis sekolah kemajuan dan keberhasilannya ditunjukkan oleh salah satu indikator pengeluaran kebijakan-kebijakan di tingkat satuan sekolah, makin banyak kebijakan yang dibuat oleh kesepakatan para stakeholder maka makin kondusiflah sekolah tersebut, namun dalam artian yang benar.
Kebijakan tersebut salah satu contonya dengan penerbitan surat keputusan atau keputusan-keputusan yang mempunyai landasan yuridis seperti surat keputusan mengajar, cara penilaian, pemilihan buku ajar, wajib memberi salam, budaya bersih, menguasai teknologi tertentu dan lainnya.
Implementasi program tersebut memerlukan kerjasama dengan orang tua, masyarakat sekitar, dunia kerja dan pihak yang berkepentingan lainnya. Keberhasilan program akan tercapai apabila didukung oleh fasilitas, dedikasi guru, dukungan kepemimpinan pendidikan setempat, dan peranan kepala sekolah.

DAFTAR PUSTAKA



Ahmad Riyanto (2002). Pendidikan Keterampilan Untuk Hidup (Life Skill Education) (Artikel Bulletin Visi Depdiknas Edisi 02/April 2002). Jakarta : Depdiknas.

Asep Tapip Yani (2003). KBK, Solusi atau Masalah ? (Artikel Surat Kabar Pikiran Rakyat, 26 Desember 2003, Halaman 20). Bandung : Pikiran Rakyat.

Dadi Permadi (2001). Manajemen Berbasis Sekolah dan Kepemimpinan Mandiri Kepala Sekolah. Bandung : Sarana Panca Karya Nusa

Depdiknas ( 2004 ). Kurikulum 2004 ( KBK ). Jakarta : Depdiknas.

Depdiknas ( 2003 ). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta : Depdiknas.

Djam’an Satori ( 2002 ). Implementasi Life Skills Dalam Konteks Pendidikan Sekolah. (Artikel Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan No. 034 Januari 2002). Jakarta : Balitbang Depdiknas

E. Mulyasa (2002). Kurikulum Berbasis Kompetensi. Bandung : Rosda.
Iim Wasliman ( 2004 ). Kebijakan Implementasi Kurikulum 2004 di Jawa Barat (Artikel Tabloid Pendidikan Ganesha No. 02 Maret 2004 ). Ciamis : Ganesha.

Iim Wasliman (1999). Pemberdayaan Manajemen Sistem Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah (Artikel Majalah Pendidikan Koridor Dikmenun Edisi 3). Bandung : Koridor

Tim Sosialisasi Dewan Pendidikan Kota Tasikmalaya ( 2002 ). Implementasi Manajemen Mutu Terpadu ( Total Quality Management ) di Sekolah. Tasikmalaya : Tim Sosialisasi Dewan Pendidikan Kota Tasikmalaya.

Warya Zakarlya (2003). Sudahkah Anda Siap Menyongsong Kurikulum 2004 ? (Artikel Surat Kabar Pikiran Rakyat, 12 Desember 2003, Halaman 20). Bandung : Pikiran Rakyat.